UMAT ISLAM MERASA DIPINGGIRKAN TAPI UANGNYA DIPAKAI PEMERINTAH UNTUK BANGUN INFRASTRUKTUR

Yusril Ihza Mahendra.

Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra menyesalkan sikap Anggito Abimayu yang menyatakan siap untuk melaksanakan instruksi Presiden Jokowi untuk menggunakan dana haji untuk membiayai pembangunan infrastruktur.
Anggito yang kini menjadi anggota Badan Pengelola Keuangan Haji seperti menanggung beban masa lalu untuk bisa berkata lain, selain daripada "siap" melaksanakan intruksi Presiden. Dana haji yang terdiri atas setoran calon jemaah dan dana abadi umat itu yang sekarang berjumlah 95 trilyun lebih dan akan meningkat menjadi 100 trilyun awal tahun depan, diinstruksikan Presiden Jokowi agar 80 trilyunnya digunakan membiayai pembangunan infrastruktur.
Walaupun Jokowi menyebutkan dana tersebut akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang kecil risikonya, namun semua itu tetaplah harus dianggap sebagai pinjaman Pemerintah kepada umat Islam.

Jika sebegitu besar dana yang digunakan membiayai infrastruktur, risiko bisa saja terjadi, sehingga bisa saja Pemerintah suatu ketika gagal memberangkatkan jemaah haji. Padahal umat Islam ada yang telah menjual tanah, sawah dan ladang untuk membiayai perjalanan haji mereka.
Umat Islam Indonesia sendiri merasa terpinggirkan di negerinya sendiri, dengan banyaknya tekanan kepada ormas2 Islam, para ulama, habaib dan muballigh. Dalam situasi seperti itu, kuranglah bijak jika Pemerintah justru menggunakan dana milik umat Islam untuk membiayai proyek infrastruktur.
Dana itu sebagian dapat dijadikan modal mendirikan Bank Haji untuk membantu kegiatan usaha umat Islam, membangun rumah sakit dan sekolah2. Dengan demikian, umat Islam akan menjadi kuat dan sejahtera.

Pemerintah kini sedang dililit utang dalam dan luar negeri, sehingga sulit mencari pinjaman, termasuk untuk menutup defisit APBN yang kini telah mendekati maksimum 3% seperti diatur dalam undang2. Ini beda dengan pernyataan Presiden Jokowi di awal masa jabatannya yang mengimingi rakyat dengan kata2 "Jangan kuatir, uang kita masih banyak".

Dana milik negara tidaklah sebanyak yang diduga Presiden. Sekarang Pemerintah mencabut macam-macam subsidi, menaikkan pajak, sementara angka pertumbuhan ekonomi menurun dan jumlah kemiskinan serta pengangguran makin bertambah pula.

Jakarta, 28 Juli 2017

Sumber : Fb Yusril Ihza Mahendra.

Penukar MATA UANG Online Elektronik Otomatis Terbaik di Internet Terkenal Di Dunia

Ya ..BestChange.com memonitor penukar mata uang Online elektronik otomatis. Layanan ini secara permanen memantau penukar terbesar dan paling dapat diandalkan agar Anda selalu tahu di tempat penukar Anda bisa menukar satu mata uang elektronik dengan yang lain dengan tarif terbaik. Nilai tukar dan cadangan mata uang diperbarui setiap 5 detik untuk semua penukar dalam daftar, ada banyak penukar mata uang internet di Internet. Jika Anda tidak ingin membuang waktu untuk memantau tarif terbaik atau beberapa parameter pertukaran yang Anda ,saya butuhkan, untuk itu saya merekomendasikan situs pemantauan exchanger www.bestchange.com , yang berisi ikhtisar online permanen dengan sekitar 5 penukar mata uang internet! 

Anda langsung melihat biaya komisi dari exchanger, cadangan mata uang yang diperlukan dan bahkan tingkat bisnisnya (ini adalah tingkat keandalan bisnis sesuai dengan sistem pembayaran WebMoney). Dan hal terpenting yang hanya penukar jujur ​​disajikan dalam layanan pemantauan ini (yang sangat penting). Selain itu anda juga bisa mendapat Uang cukup banyak hanya menyebarkan link milik anda di medsos dimana aja deh yang anda suka

Semua manfaat Nilai tukar terbaik itu tersedia di www.bestchange.com Ayo apa yang anda tunggu lagi segera Daftar Gratis disini atau klik aja Banner di bawah ini..yaa dolar mengalir terusss ke anda ..



Mau Nonton Videonya juga Ada.. 


Daftar Gratis klik di sini

HUKUM PENODAAN DAN PENISTAAN AGAMA HARUS TETAP ADA, TIDAK PERLU DIHAPUSKAN

HUKUM PENODAAN DAN PENISTAAN AGAMA HARUS TETAP ADA
By Yusril Ihza Mahendra
Ketua Umum Partai Bulan Bintang

Di negara demokrasi, setiap warganegara mempunyai hak untuk menyampaikan pikiran dan pendapat karena hal itu dijamin oleh konsutusi kita, UUD 45. Termasuk pula hak untuk menyuarakan penghapusan pasal2 penodaan dan penistaan agama sebagaimana diatur dalan UU No 1/PNPS/1965 dan Pasal 156 serta Pasal 156a KUHP. Namun, setiap warganegara berhak pula menyuarakan aspirasi sebaliknya, yakni mempertahankan ketentuan hukum yang mengatur penodaan dan penistaan agama itu, bahkan mengubah sanksinya menjadi lebih berat lagi.
Tahun 2009 pernah ada sekelompok orang yang meminta Mahkamah Konsitisui untuk membatalkan UU No 1/PNPS/1965 itu. Kalau sekiranya permohonan itu dikabulkan, maka praktis ketentuan Pasal 156a KUHP juga hapus, karena keberadaan Pasal 156a itu justru dimasukkan oleh UU No 1/PNPS/1965 ke dalam KUHP. Namun permohonan itu ditolak seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009. MK dalam pertimbangan hukumnya berpendapat pasal-pasal penodaan dan penistaan agama dalam UU No 1/PNPS/1965 itu sejalan dengan UUD 45 yang menjunjung tinggi keberadaan agama. Karena itu, setiap bentuk penodaan dan penistaan terhadap agama wajib diberi sanksi pidana. Saya sepenuhnya sependapat dengan MK.
Bahwa rumusan norma pasal2 dalam UU No 1/PNPS/1965 dan Pasal 156 serta 156a perlu disempurnakan agar lebih menjamin keadilan dan kepastian hukum serta mempertimbangkan perkembangan zaman, saya sepenuhnya sepebdapat. Namun menghapuskan begitu saja aturan2 tsb tanpa ada penggantinya yang lebih baik, adalah suatu kecerobohan. Dalam suasana kevakuman hukum seperti itu, bukan mustahil perbuatan penodaan dan penistaan terhadap agama akan merajajela dan negara tidak bisa berbuat apa2 untuk menindaknya.
Agama adalah fenomena universal. Banyak negara, termasuk negara yang secara resmi sekular, juga memberikan sanksi bagi mereka yang menista agama. Di Philipina misalnya, meski konstitusinya mengatakan bahwa Philipina adalah negara sekuler, penistaan agama tetap diberi sanksi pidana. Apalagi bagi negara kita, yang berdasarkan Pancasila, kedudukan agama sangat fundamental. Pembukaan UUD 45 dengan tegas menyatakan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia hanyalah bisa terjadi berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Pasal 29 UUD 45 dengan tegas pula menyatakan bahwa negara kita berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap2 penduduk untuk memeluk agamanya masing2 dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
Karena agama2 itu dipeluk, diyakini dan diamalkan oleh pemeluk2nya, dan kita menyadari adanya perbedaan ajaran agama2 itu, maka tugas negara adalah melindungi agama2 itu termasuk dari setiap bentuk penodaan dan penistaan. Bentuk perlindungan dari sudut hukum antara lain adalah memberikan ancaman sanksi pidana bagi barang siapa yang melakukannya. Karena itu, dari sudut filsafat hukum, sosiologi hukum maupun hukum tatanegara, keberadaan ketentuan2 pidana terhadap perbuatan penodaan dan penistaan agama tetaplah merupakan sesuatu yang perlu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita.

Demikian pandangan saya.
Quezon, Philippine, 16 Mei 2017

Semoga Bermanfaat.

Yusril, PRESIDEN TIDAK BISA BUBARKAN ORMAS DENGAN KEPPRES TANPA PERSETUJUAN PENGADILAN

PRESIDEN TIDAK BISA BUBARKAN ORMAS DENGAN KEPPRES 

Yusril, PRESIDEN TIDAK BISA BUBARKAN ORMAS DENGAN KEPPRES TANPA PERSETUJUAN PENGADILAN, anda ingin tahu

Oleh Yusril Ihza Mahendra
Profesor Jimly Asshiddiqy kemarin menyarankan agar Presiden membubarkan ormas yang bertentangan dengan Pancasila melalui Keputusan Presiden (Keppres) dengan tetap memberikan peluang bagi ormas tersebut untuk melakukan perlawanan melalui pengadilan. Kalau pengadilan memenangkan Presiden, maka ormas tersebut bubar selamanya. Namun jika Presiden dikalahkan pengadilan, ormas tersebut dapat dihidupkan kembali.
Bersamaan dengan Profesor Jimly, Presiden Joko Widodo usai bertemu dengan pemred berbagai media, mengatakan akan "menggebuk" ormas yang bertentangan dengan "empat pilar kebangsaan", yakni Pancasila, UUD 45, Negara Kesatuan RI dan Bhineka Tunggal Ika. Penggebukan itu, menurut beliau, akan dilakukan tanpa pandang bulu, termasuk kepada gerakan komunis, jika sekiranya PKI -- yang dulunya adalah partai politik, bukan ormas -- akan dihidupkan kembali.
Pembubaran ormas seperti disarankan Prof Jimly itu menyimpang jauh dari norma hukum positif yang kini berlaku, yakni UU No 17 Tahun 2013 yang di dalamnya mengatur prosedur pembubaran ormas. Ormas yang sudah disahkan sebagai badan hukum, tidak dapat dibubarkan begitu saja oleh Pemerintah, melainkan setelah ada izin/persetujuan pengadilan. Ini semata-mata dilakukan untuk mencegah Presiden bertindak sewenang-wenang membubarkan ormas yang mungkin saja berseberangan dengan dirinya.
Dalam negara hukum yang demokratis sebagaimana dianut oleh UUD 45, tidak ada tindakan penyelenggara negara yang dapat dilakukan tanpa landasan hukum yang jelas. Karena itu, kita wajib mencegah dibukakannya pintu bagi Presiden untuk bertindak sewenang-wenang di luar hukum, kecuali ada situasi sangat genting yang memaksa Presiden untuk mengambil langkah revolusioner dalam keadaan yang tidak normal untuk menyelamatkan bangsa dan negara.
Membubarkan ormas dengan cara "menggebuk" jika hal itu diartikan sebagai tindakan di luar hukum positif yang berlaku, akan membawa implikasi politik yang luas, karena sumpah jabatan Presiden mengatakan akan berlaku adil serta memegang teguh undang-undang dasar, undang-undang dan segala peraturannya dengan selurus-lurusnya. Pelanggaran sengaja atas sumpah jabatan bisa membuka peluang bagi pemakzulan.
Kalau Presiden diberi kewenangan membubarkan ormas lebih dahulu, meskipun ormas itu dapat melakukan perlawanan ke pengadilan, secara diam-diam kita telah membuka pintu untuk Presiden bertindak sewenang-wenang. Kalau kedudukan Presiden makin kuat akibat kesewenang-wenangan itu, lambat laut Presiden akan kembali memusatkan kekuasaan di tangannya dan mendikte lembaga lain termasuk pengadilan.
Ingat saja ketika Presiden Sukarno membubarkan Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) dengan Keppres Nomor 200 Tahun 1960. Ketika Masyumi melawan ke pengadilan melalui Mohamad Roem, pengadilan mengatakan tidak berwenang mengadili perkara itu, karena membubarkan partai adalah "beleid" atau kebijakan eksekutif yang tidak dapat dinilai oleh badan yudikatif.
Kalau Presiden bisa membubarkan ormas melalui Keppres, maka sebagai sebuah penetapan (beschikking) kewenangan mengadili keputusannya ada di pengadilan tata usaha negara. Di era Presiden Joko Widodo ini alangkah banyaknya putusan tata usaha negara yang berkaitan dengan politik yang sudah berkekuatan hukum tetap yang tidak mau dilaksanakan oleh Pemerintah, bahkan yang paling depan tidak mau melaksanakannya adalah Menteri Hukum dan HAM.
Keinginan agar negara kita ini benar-benar menjadi negara hukum yang demokratis adalah keinginan sejak lama, yang diperkuat kembali menjelang Reformasi 1998. Kalau kita membuka peluang kembali bagi kesewenang-wenangan, maka demokrasi dan konstitusipun akan kembali terkubur. Di atas kuburan itu berdiri tegaklah seonggok batu nisan, yakni batu nisan kediktatoran. Ini yang harus kita cegah agar tidak terulang kembali di negeri ini.
Menyadari bahwa Pemerintah tidaklah mudah membubarkan ormas, maka Jaksa Agung menyarankan agar Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Maksudnya kiranya jelas, Perppu bukan diterbitkan untuk membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), tetapi untuk mengubah UU No 17 Tahun 2003 agar memberi kewenangan kepada Presiden membubarkan ormas tanpa perlu meminta persetujuan pengadilan, persis yang disarankan Prof Jimly.
Saya makin prihatin saja menyaksikan perjalanan bangsa dan negara kita lebih dua tahun terakhir ini. Arah penegakan hukum makin hari makin tidak jelas. Terlalu banyak pertimbangan di luar hukum yang dijadikan dasar untuk menegakkan hukum, sehingga tebang pilih penegakan hukum yang dulu banyak dikritik di era pemerintahan Presiden SBY, kini malah dipraktekkan secara makin meluas. Ujung dari semua ini adalah makin meluasnya rasa ketidak-adilan di tengah-tengah masyarakat. Seharusnya ini dijadikan sebagai lampu kuning bagi Pemerintah Presiden Joko Widodo.***

Manila, Philippines, 18 Mei 2017

Semoga Bermanfaat.

sumber fbYusril

Cara menulis Pesan Dimedsos Dalam Bahasa Arab Dengan Baik dan Benar

Menulis pesan saat membuat status di dinding sendiri dan berkomentar di media sosial : Facebook, Twitter, WA, BBM, Line dan lain-lain dengan menggunakan Bahasa arab seringkali banyak yang salah kaprah dalam penulisannya, kalau salah tulis artinya juga berbeda, untuk menghindari kesalahan dalam penulisan latin untuk bahasa arab (muslim) dibawah ini anda dapat baca dan terapkan.

#   Aamiin
#   KABULKANLAH DO'A KAMI


Bismillah ( بِسْمِ اللّٰهِ )
# Dengan menyebut nama Allah

Bismillahirraahmanirrahiim ( بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ )
# Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Ta'aalaa ( تَعَالَى )
# Maha Tinggi

Subhaanahuu wa ta'aalaa ( سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى )
# Maha Suci Dia dan Maha Tinggi

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ( السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ )
# Kesejahteraan atas kalian, rahmat Allah dan keberkahan-Nya

# Wa'alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh ( وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ )
# Dan atas kalian pula kesejahteraan, rahmat Allah dan keberkahan-Nya

Alhamdulillah ( الحَمْدُ لِلّٰهِ )
# Segala puji bagi Allah

Alhamdulillahirabbil'alamin ( الحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ )
# Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam.

Insyaallah إِنْ شَاءَ اللّٰهُ )
# Jika Allah berkehendak

Allahhu akbar اللّٰهُ أَكْبَرُ )
# Allah Maha Besar

Subhanallah ( سُبْحَانَ اللّٰهِ )
# Mahasuci Allah

Subhanallahil'azhim ( سُبْحَانَ اللّٰهِ العَظِيْمِ )
# Mahasuci Allah Yang Maha Agung

Subhanallahi wa bihamdih ( سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ )
# Maha suci Allah dan dengan segala pujian-Nya.

Masyaallah مَا شَاءَ اللّٰهُ )
# Inilah yang diinginkan oleh Allah/Apa yang dikendaki oleh Allah, maka itulah yang akan terjadi

Astaghfirullah ( أَسْتَغْفِرُ اللّٰهِ )
# Aku memohon ampunan kepada Allah

Astaghfirullahal'azhim ( أَسْتَغْفِرُ اللّٰهِ العَظِيْمِ )
# Aku memohon ampunan kepada Allah Yang Maha Agung

# Laa hawla walaa quwwata illaa billah ( لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ )
# Tiada daya dan upaya melainkan dari Allah

Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ( إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ )
# Sesungguhnya kami milik Allah, dan sesungguhnya kami kepada-Nya akan kembali

Aamiin ya rabbal'alamin ( آمِيْن يَا رَبَّ العَالَمِيْنَ )
# Kabulkanlah Wahai Rabb semesta alam

Jazaakallahu khairan ( جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا )
# Semoga Allah membalasmu (l) dengan kebaikan

Jazaakillahu khairan ( جَزَاكِ اللّٰهُ خَيْرًا )
Semoga Allah membalasmu (p) dengan kebaikan

Jazaakumullahu khairan ( جَزَاكُمُ اللّٰهُ خَيْرًا )
# Semoga Allah membalas kalian dengan kebaikan

Baarakallahu fiika ( بَارَكَ اللّٰهُ فِيْكَ )
# Semoga Allah memberkahimu (l)

Baarakallahu fiiki ( بَارَكَ اللّٰهُ فِيْكِ )
Semoga Allah memberkahimu (p)

Syukran katsiran ( شُكْرًا كَثِيْرًا )
# Terima kasih banyak

Afwan ( عَفْوًا )
# Maaf/Sama-sama

Halaal ( حَلَالٌ )
# Halal

Haraam ( حَرَامٌ )
# Haram

Ahlan wa sahlan ( أَهْلًا وَسَهْلًا )
# Selamat datang

Ilalliqaa` ( إِلَى اللِّقَاءِ )
# Sampai ketemu lagi

# Ma'assalamah ( مَعَ السَّلَامَةِ )
# Selamat jalan

Marhaban ya ramadhan ( مَرْحَبًا يَا رَمَضَانُ )
# Selamat datang Ramadhan

Shallallahu 'alaihi wa sallam ( صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )
# Allah memberikan shalawat dan salam kepadanya

Radhiallahu 'anhu ( رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ )
# Semoga Allah meridhainya

Rahimahullahu ( رَحِمَهُ اللَّهُ )
# Semoga Allah merahmatinya

Shabaahul-khair ( صَبَاحُ الخَيْرِ )
# Selamat pagi (kata pembuka)

Shabaahun-nuur ( صَبَاحُ النُّوْرِ )
# Selamat pagi (kata jawaban)

Masaa-ul-khair ( مَسَاءُ الخَيْرِ )
# Selamat sore (kata pembuka)

Masaa-un-nuur ( مَسَاءُ النُّوْرِ )
# Selamat sore (kata jawaban)

Taqabbalallahu minnaa wa minkum تََقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ )
# Semoga Allah menerima (amal) dari kami dan dari kalian.

Kullu 'aamin wa antum bikhairin كُلُّ عَامٍ وََأَنْتُمْ بِخَيْرٍ )
# Semoga setiap tahun kalian selalu berada dalam keadaan baik

Semoga BerManfaat.